DPR Pengemis Berdasi

Penulis : Muhamad Yudha Al-Fikri

Jabatan sering kali disalahartikan. Jabatan lebih kepada status sosial bukan kepada fungsi. Itu yang menjadi kecacatan dalam ruang gerak sebagai pejabat. 

Pejabat yang masih mengelaskan diri. Pejabat yang masih memiliki jenis formalistik, malah ingin dilihat hebat dengan pakaian resminya. Rakyat itu menunggu fungsi, bukan kepada status. 

Jenis pejabat yang masih menikmati kursi yang empuk di istananya. Pejabat yang malas turun ke masyarakat maka dia tidak akan pernah tahu permasalahan yang ada di sekitarnya. Tiap jalan mesti ada pengawal dan instruksi yang jauh dari tauladan. 

Kalau ada pejabat yang berbeda sedikit dari yang lain pasti ada saja yang menyindir. Kemajuan tak akan pernah ada selama masih ada kepincangan keputusan. Contoh terdekat adalah kasus Dahlan Iskan yang sedang berseteru dengan DPR terkait statment Dahlan yang menyinggung perasaan anggota DPR.

Membuat publik semakin bingung, memang kalau dikatakan bahwa DPR RI itu banyak yang minta upah, apakah salah? Memang masih ada orang yang percaya terhadap kinerja DPR sampai saat ini? 

DPR itu kan pengemis berdasi.

Saya fikir dari skandal sex, korupsi berjamaah dan sebagainya, membuat citra DPR rusak. Kalau pun mau dibersihkan itu susah dan sangat lama. Yang mendapatkan upah begitu kan oknum, kenapa Marzuki Ali itu tersinggung? 

Indonesia ini masih suka termakan oleh status. Kalau sudah tahu kinerjanya DPR begitu mestinya direvitalisasi kembali semua yang rusak. Bukan malah membela dengan mengatakan, 

 " Itu perusak citra DPR,". 

Oknum itu pasti ada, kanker yang mendarahdaging di tubuh DPR itu mesti disembuhkan. Korupsi yang sudah menjadi tradisi dihilangkan. Jiwa - jiwa formalistik itu jangan terlalu dibangga-banggakan. Fungsi sebagai ketua DPR, Gubernur, Bupati, Walikota dan sejenisnya itu hanya formalistik. 

Rakyat itu butuh fungsi. Fungsi sebagai DPR, Bupati, Walikota, bukan kepada status. Indonesia wajib bangga kepada Dahlan Iskan atas keberaniannya mengungkap dan mengatakan, bahwa anggota DPR itu meminta upah kepada BUMN dan mengatakan,

 " 98 dari 140 BUMN terjebak oleh korupsi bersistematis, ".

Realitas mesti dimunculkan bukan malah disembunyikan. Tidak semua orang berani seperti Dahlan Iskan, yang ada diam, lebih baik kursi Saya dijaga dari pada menggoyang kursi orang nanti kursi sendiri yang hilang.  

Rakus jabatan, takut hilang jabatan, mendewakan jabatan membuat buntu semua fikiran. Yang mestinya memikirkan rakyat ini malah memikirkan kursi. Jangan terjebak oleh sifat formalistik dari sebuah jabatan. Itu akan menyempitkan ruang gerak dari fungsi sebenarnya. 

Memajukan bangsa mesti saling bantu, saling kerjasama dan sama - sama berjuang. Sifat formalistik akan mematikan fungsi jabatan. Fokus kepada hal yang kecil dan melupakan hal yang lebih besar itu suatu kesalahan yang besar.

Waalahu a'lam